Jakarta Utara – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Tanjung Priok menggelar Musyawarah Kecamatan (Musycam) V untuk menetapkan kepengurusan masa khidmat 2026–2031. Musyawarah yang mengusung tema *”Sinergi Ulama, Umaro, dan Dunia Usaha dalam Mewujudkan Kemandirian Umat yang Berdaya dan Bermartabat”* tersebut diawali di Aula Masjid Babussalam, Kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Utara, Senin (29/6), kemudian dilanjutkan di New Karwika Hotel Resort, Cisarua, Bogor, pada 29–30 Juni 2026.
Musyawarah menjadi momentum penting bagi MUI Kecamatan Tanjung Priok untuk memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus mendorong regenerasi kepemimpinan. Salah satu keputusan strategis yang mengemuka adalah penghapusan ketentuan yang sebelumnya mengharuskan calon pengurus berasal dari kepengurusan periode sebelumnya. Kebijakan tersebut membuka ruang yang lebih luas bagi hadirnya kader-kader baru yang memiliki kompetensi, integritas, dan komitmen dalam mengemban amanah pelayanan kepada umat.
Pada pembukaan Musycam, Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, *H. Imamuddin, S.E.*, menyampaikan pentingnya memperkuat kolaborasi antara ulama dan umara sebagai fondasi pembangunan masyarakat. Menurutnya, sinergi tersebut perlu diwujudkan melalui langkah-langkah nyata yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
Ia mendorong agar masjid tidak hanya menjadi pusat ibadah, tetapi juga berkembang sebagai pusat solusi bagi berbagai persoalan sosial. Selain itu, ia mengajak seluruh elemen untuk mengintegrasikan kegiatan keagamaan dengan aksi sosial kemasyarakatan, seperti kerja bakti lingkungan, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan literasi informasi guna menangkal penyebaran hoaks.
“Sinergi ulama dan umara harus diwujudkan dalam kerja nyata yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, bukan sekadar menjadi slogan,” ujarnya.
Musyawarah yang berlangsung hingga dini hari itu dihadiri unsur organisasi kemasyarakatan Islam, pondok pesantren, akademisi, tokoh masyarakat, serta berbagai elemen umat Islam di Kecamatan Tanjung Priok.
Dalam sidang pleno pemilihan, peserta Musycam secara musyawarah mufakat menetapkan *KH. Saripudin, S.Ag.* sebagai Ketua Umum MUI Kecamatan Tanjung Priok masa khidmat 2026–2031. Ia akan didampingi *Ust. Anugrah Huda* sebagai Sekretaris dan *Ust. Rahmat Curanho* sebagai Bendahara. Sementara itu, jabatan Ketua Dewan Pertimbangan dipercayakan kepada *Dr. KH. Asep Lukman Hamzah, M.A.*
Dalam sambutan perdananya sebagai ketua terpilih, *KH. Saripudin, S.Ag.* mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas amanah yang diberikan peserta Musycam. Ia menegaskan bahwa kepengurusan yang baru akan mengedepankan semangat kebersamaan, pengabdian, dan kolaborasi dalam menjalankan peran MUI sebagai **Himayatul Ummah**—pelindung, pembimbing, dan pengayom umat.
“Himayatul Ummah bukan hanya menjadi semboyan, tetapi harus diwujudkan melalui pelayanan yang nyata kepada umat. MUI harus menjadi rumah bersama yang mampu memperkuat ukhuwah Islamiyah, menjaga persatuan, memberikan solusi atas persoalan keumatan, serta membangun sinergi yang harmonis dengan pemerintah, dunia usaha, dan seluruh organisasi kemasyarakatan Islam,” ujar KH. Saripudin.
Ia juga mengajak seluruh jajaran pengurus, ulama, tokoh masyarakat, serta berbagai elemen umat Islam untuk bersama-sama membangun MUI yang semakin inklusif, adaptif terhadap perkembangan zaman, dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Al-Qur’an dan As-Sunnah.
Sebagai bentuk komitmen memperkuat ukhuwah Islamiyah, Pengurus Cabang LDII Kecamatan Tanjung Priok turut hadir sebagai peninjau. Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua PC LDII Kecamatan Tanjung Priok, *Ust. Didik Fauzan, S.H., bersama Wakil Ketua **Ust. H. Rasito Sultan Maulana*.
Kehadiran LDII menjadi wujud dukungan terhadap upaya MUI dalam mempererat silaturahim antarorganisasi Islam, memperkokoh persatuan umat, serta membangun kolaborasi yang konstruktif dalam mendukung pembangunan masyarakat yang religius, harmonis, dan berdaya di Kecamatan Tanjung Priok.
Musycam V diharapkan menjadi titik awal penguatan peran MUI Kecamatan Tanjung Priok sebagai mitra strategis pemerintah dan berbagai elemen masyarakat dalam membina kehidupan keagamaan, menjaga kerukunan, serta mendorong pemberdayaan umat menuju masyarakat yang mandiri, bermartabat, dan berkemajuan.
